BacaanSamarindaSocio Cultural

Antre Sembako di Rumah Pak Isran ‘Dipantau’ Bubuhan Coffin Dance: Indikasi Kegiatan Itu Mendekatkan Maut

Kreativitas netizen sungguh di luar dugaan. Gambar dan video kerumunan massa yang ingin mendapatkan paket sembako dari Gubernur Kaltim Isran Noor sempat viral dan menjadi bahan omongan banyak netizen.

Meski kejadiannya sudah dua hari lalu, ada foto terbaru seputar aksi bagi-bagi sembako itu yang diunggah netizen, yakni dengan menambahkan foto bubuhan Coffin Dance di tengah-tengah kerumunan warga. Empat bubuhan Coffin Dance yang sedang berada di kerumunan itu jelas bukan untuk ikut antre sembako, namun hanya memantau. Itu bisa dilihat dari posisi mereka yang berhadapan dengan massa.

Jelas foto ini adalah editan. Yang ingin disampaikan dari gambar ini bahwa kegiatan Pak Isran dan keluarganya yang membagikan sembako dengan melibatkan massa banyak, ternyata sangat fatal. “Keberadaan” kelompok dance pengangkat peti mati asal negara Afrikan, Ghana itu mau mengingatkan ke kita semua kalau mereka yang berada di kerumunan memang sangat berbahaya.  Makanya aksi ini langsung dibubarkan polisi setempat pada 23 April 2020, sehari sebelum puasa. Tak tanggung-tanggung, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Budiman ikut membubarkan massa.

Niat acara ini sebenarnya bagus. Bagi-bagi sembako diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dan lansia. Tapi caranya jelas tidak benar. Karena sangat tak berbanding lurus dengan anjuran pemerintah perihal social distanding dan physical distanding. Ya, ribuan orang berkumpul dalam satu titik dalam jarak sangat dekat. Sehingga dikhawatirkan akan membuat penyebaran Covid-19 lebih besar. Acara ini jelas mencoreng nama baik Pak Isran. Bisa juga dianggap ceroboh bagi seorang pejabat nomor 1 di Kaltim.

Bisa jadi kejadian ini membuktikan kurang sigapnya komunikasi di internal gubernuran. Pak Gubernur harusnya bisa dengan mudah berkomunikasi dengan berbagai pihak lain. Kan dia punya banyak anak buah. Biar penumpukan atau lonjakkan orang itu bisa diantisipasi. Mungkin juga bisa memanfaatkan Satpol PP atau kepolisian.

Kan, setiap kegiatan gubernur protokolernya ketat. Iya kan? Memang sih acaranya bersifat pribadi, karena dibaginya juga di kediaman pribadi Pak Isran, di Perum Karpotek, Sungai Kunjang, Samarinda. Tapi kan tetap aja kegiatan ini melibatkan orang banyak. Di situ poinnya. Atau bisa saja, aksi ini enggak diketahui Pak Isran. Bisa jadi Pak Isran sedang gondok dengan panitia yang juga pasti anggota keluarganya sendiri.

Kegiatan berkerumun jelas dilarang. Apa pun bentuk dan alasannya. Jangankan soal bagi-bagi sembako, urusan agama yang begitu sakral saja harus dihilangkan di situasi begini. Namun, nasi sudah jadi bubur, untung saja yang menggelar aksi itu seorang Gubernur atau paling tidak mengatasnamakan Gubernur. Kalau enggak, seribu persen bisa berujung dengan dibawanya orang yang menjadi tuan rumah atau panitia ke kantor polisi.

Kepala Biro Humas Pemprov Kaltim HM Syafranuddin beberapa jam kemudian sebenarnya sudah membuat klarifikasi. Tapi klarifikasi itu banyak celahnya. Tekstur bahasanya terkesan gelabakan. Pemprov Kaltim atau mungkin Gubernur harus mengakui kalau kegiatan itu kesalahan.

Atau jangan-jangan bawahannya enggak ada yang berani ngasih masukan ke Pak Gubernur. Jangan salah kalau kegiatan ini pun diliput media nasional. Pak Gubernur bisa jadi kena tegur dari Mendagri. Karena kegiatan bagi sembako di tengah wabah sangat tidak berbahaya dan melanggar Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis.

Wajar kalau netizen ada yang kesal. Paling enggak warga di sekitar Karpotek sendiri. Karena sebelumnya, Pak Isran yang getol meminta Wakil Wali Kota Samarinda Barkati untuk enggak ngadain pesta besar pernikahan putrinya. Padahal persiapan Barkati sudah 100 persen. Pembatalan dilakukan 9 jam sebelum acara dimulai. Dengar-dengar Pak Isran yang langsung melobi Barkati agar mau menunda acara yang melibatkan 50 ribuan undangan tersebut, meski belakangan Barkati membantahnya.

Di era yang serba digital sekarang, sebenarnya pemerintah bisa mengandalkan atau mengembangkan aplikasi. Apalagi yang menggelar sekelas Gubernur. Pemprov Kaltim mungkin enggak perlu malu belajar dari Pemprov Jawa Barat. Provinsi yang dimpimpin Gubernur Ridwan Kamil itu punya aplikasi untuk menyapa warga sampai ke tingkat RT. Kan, Kaltim atau mungkin Samarinda bisa buat aplikasi serupa. Apalagi, Diskominfo Samarinda sudah membuat aplikasi pengganti Pasar Ramadan yang diberi nama Behimbanan. 

Kalau pegawai pemerintahan di daerah ini enggak ada yang mampu membuat aplikasi serupa, mungkin bisa mengandalkan tenaga-tenaga anak muda yang tersedia. Lagian kalau mau jujur, di Samarinda saja banyak kok talenta-talenta programer yang andal. Kalau aplikasi sudah siap, sekarang cukup memasukkan database yang dimiliki pemerintah. Tinggal dipilih, kelompok sosial mana yang mau diberikan santunan. Terus tinggl diatur tata laksana pembagiannya. Bisa kan… (*)

Artikel Terkait

Back to top button