BacaanSamarinda

Bukan karena Diretas, Pemkot Samarinda Umbar Data Kependudukannya ke Publik

Janji Pemkot Samarinda untuk mempercantik tara ruang kota sesuai peruntukkannya, secara perlahan mulai dilakukan. Penggusuran dengan pendekatan persuasif menjadi langkah yang dikedepankan pemerintah kota. Hal itu terbukti dengan dibagikannya santunan terhadap warga RT 28, Kelurahan Sidodadi, Samarinda Ulu, yang telah 30 tahun terakhir tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) segmen Pasar Segiri.

Pemkot Samarinda melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Sugeng Chairuddin dari rilis resminya turut membuka data penerima dan nilai santunan kerohiman bagi warga terdampak. Di sana dijelaskan secara rinci nama-nama penerima santunan.

Ada empat jenis santunan yang ditawarkan Pemkot Samarinda: santunan pembersihan, mobilisasi, sewa rumah dan tunjangan kehilangan usaha. Nilai total keseluruhan dari santunan ini mencapai Rp 2,7 miliar lebih.

“Urusan pembersihan, mobilisasi, sewa rumah hingga tunjangan kehilangan usaha juga ada nilainya. Pemerintah kasih. Jadi kami harapkan warga ikhlas tidak menempati lagi tanah milik Pemkot Samarinda yang bersertifikat ini,” kata Sugeng yang dulunya pernah menjabat Kabag Humas dan Protokol ini.

Namun, sikap Pemkot Samarinda yang berupaya menyelesaikan persoalan penggusuran dengan win-win solution tak sepenuhnya berjalan mulus. Kini persoalan baru justru muncul di tengah polemik. Media sosial official pemkot lagi-lagi melakukan blunder.

Ya, akun Instagram dan Twitter Pemkot Samarinda sempat menyebar daftar warga yang menerima santunan. Sayangnya, dalam data yang disebar dari hasil tangkapan layar excel itu, terdapat nama, nilai santunan sesuai luas bangunan, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP.

Nah, data yang terakhir inilah yang disesali. Sebab data yang diumbar itu dikhawatirkan akan berdampak kurang baik bagi warga di kemudian hari. Admin medsos Pemkot Samarinda sendiri telah menghapus postingan tersebut beberapa jam “sengaja” dibocorkan. Namun data kadung tersebar. Ini jelas bukan kabar baik.

Keteledoran media resmi Pemkot Samarinda ini jelas fatal. Pertanyaannya, tahukah mereka bahwa NIK yang merupakan identitas rahasia setiap warga negara, harusnya benar-benar dijaga. Dan hanya diperlihatkan kepada orang lain dengan jumlah terbatas.

Sebulan lalu Menteri Komunikasi dan Informasi RI, Johnny G Plate baru aja meminta setiap warga Indonesia untuk menggunakan NIK sesuai peruntukkannya. Dilansir situs resmi Kominfo, Johnny bilang jika dianggap tak penting, NIK sebaiknya tetap dirahasiakan.

“Masyarakat harus betul-betul menjaga NIK-nya. Jangan terlalu cepat menyampaikan data-data terkait dengan NIK,” papar Johnny G Plate, 29 Juni 2020 lalu.

Nah, jika masyarakat saja diminta menjaga kerahasian data, ini kenapa, media resmi Pemkot Samarinda dengan vulgarnya malah menyebar. Sedih!

Dua akun twitter sosial kota Samarinda juga turut angkat suara perihal ini. Yakni: @mysamarinda dan @txtsamarinda yang saling bersahutan membahas keteledoran akun resmi pemkot tersebut.

Aktivis internet sekaligus koordinator SAFEnet, Damar Juniarto yang dikutip dari CNN Indonesia, menerangkan bahwa ada berbagai kerahasian di balik 16 digit nomor NIK yang penuh makna.

Ya, dua angka pertama dari depan merupakan kode provinsi penduduk tersebut. Lalu, dua angka kedua adalah kode kota/kabupaten. Dilanjutkan dua angka ketiga adalah kode bagi kecamatan.

Lalu dua angka keempat merupakan kode untuk tanggal lahir. Dilanjutkan dua angka kelima adalah bulan lahir dan dua angka keenam adalah tahun lahir sang penduduk. Serta yang terakhir, empat angka di bagian buntut merupakan nomor komputerisasi.

Dengan canggihnya teknologi saat ini, mengetahui nomor NIK tersebut valid atau tidak, kita hanya perlu koneksi internet. Sebab, Kemendagri telah menyediakan cara online dengan website dukcapil.kemendagri.go.id serta layanan pendukung lainnya, seperti sms, email, dan media sosial.

Bisa dibayangkan dong, jika nomor dari NIK tersebut bocor dan disalahgunakan orang asing, yang hanya sekedar iseng atau yang berniat mengeksploitasinya secara jahat. Ini jelas kudapan sedap.

Sebab data-data tersebut dipakai untuk mengajukan utang online, registrasi kartu, dan banyak lagi. Apalagi ya, sejauh ini di Indonesia, langkah mitigasi jika terjadi penyalahgunaan data belum terlalu meyakinkan penanggulangannya.

Gimana Pemkot Samarinda? Sudah siap bertanggung jawab jika kedepan data yang sengaja disebar tersebut berimbas kepada penduduk kalian sendiri? Ini jelas bukan angin segar bagi kami Samarindans. (*)

Artikel Terkait

Back to top button