BacaanEkobisSamarinda

Emosi Jiwa Melihat Tagihan Listrik? Begini Penjelasan PLN

Ghazali begitu emosi saat menatap layar ponselnya. Dia seperti enggak percaya kalau tagihan listrik di rumahnya yang dibayar Mei ini (untuk pemakaian April) melonjak hingga 150 persen. Padahal dia merasa tidak ada penambahan penggunaan listrik. “Semua normal,” kata Ghazali kepada Mahakama.co.

Warga yang tinggal di Samarinda Seberang ini mengaku kalau setiap bulan membayar rekening listrik hanya berkisar Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu. “Selama ini enggak pernah lebih dari itu,” katanya.

Namun, bulan ini dia harus membayar Rp 800 ribuan. Di tengah musim pandemi yang membuat semua perekonomian terpukul, jelas saja Ghazali gondok dengan kenyataan ini. “Karena setiap pengeluaran keluarga kami sudah ada budgetnya. Kalau begini, saya harus mutar otak lagi cari duit tambahan,” kata Ghazali yang sehari-hari bekerja sebagai sopir angkutan.

Ghazali tak sendirian. Hampir semua orang mengeluhkan kondisi serupa. Kenaikan tarif PLN yang dirasakan warga bervariasi. Ada yang naik hanya 10 persen. Tapi tak sedikit yang naiknya hingga 200 persen.
Puncaknya puluhan warga Tenggarong di Kutai Kartanegara (Kukar), pekan lalu ngeluruk kantor PLN setempat. Mereka mempertanyakan adanya kenaikan tarif listrik.

Contoh lainnya datang dari seorang warga Sambutan yang juga mengeluhkan perihal itu kepada Mahakama.co. Umumnya mereka terkejut karena tagihan listrik di rumahnya melonjak. Padahal pemakaian dua bulan terakhir tak ada yang berbeda. “Asli takajut pas mau bayar tagihan listrik, melatup eh. Bubuhanmu pang sama jua kah,” urai Donna Maharani, warga Sambutan tersebut.

Konsumsi listrik masyarakat di tengah pandemi Covid-19 memang disebut mengalami peningkatan. Ini karena pemerintah menyarankan untuk masyarakat berdiam diri di rumah. Aktivitas work from home (WFH) dan school from home disinyalir menjadi penyebab.

Namun PLN menolak jika dituding menaikkan tarif secara diam-diam. Namun PLN mengakui tagihan listrik di bulan April memang ada mengalami penambahan, tagihan itu berasal dari rata-rata pemakaian pelanggan dalam 3 bulan terakhir. Sebab sejak Maret lalu petugas pencatat meteran ke lapangan tidak lagi ditugaskan oleh PLN sebagai perlindungan agar petugas tak ikut terpapar Covid-19. PLN lantas menggantinya dengan sistem baru. Misalnya rata-rata pemakaian sebulan 50 kWh, dan sejak Maret itu pemakaian listrik intensitas mulai meninggi, sudah 70 kWh.

Hal itu ditegaskan oleh EVP Corporate Communication and CSR PLN, I Made Suprateka saat melakukan konferensi pers secara virtual, pada 6 Mei 2020.
“Misalnya rata-rata pemakaian sebulan 50 kWh, tapi kan sejak Maret itu orang mulai intensitas meninggi, sudah 70 kWh. Jadi real-nya konsumsi mereka 70 kWh tapi kita tagih 20 kWh berarti ada 20 kWh yang belum tertagih. Ini kita carry over ke April. Saat mereka pembayaran, itu ada yang 20 kWh terbawa ke tagihan Mei yang merupakan penggunaan April. Jadi itu 90 kWh. Di sana tercatat 90 kWh plus 20 kWh yang carry over bulan Maret. Jadi muncul tagihan 110 kWh seolah-olah tinggi. Ada konsumsi carry over 20 kWh di Maret dan ada peningkatan 40 kWh di April,” katanya.

“Jadi ini seolah-olah naik 2 kali lipat. Inilah yang jadi polemik. Ini kami sadari kami butuh pendekatan yang baik. Pertama, kenaikan tagihan ini bukan karena kenaikan tarif listrik. PLN enggak bisa naikkan tarif listrik semena-mena apalagi saat kondisi ini, tidak populis,” tambah Made lagi.

Namun PLN berjanji akan bertanggung jawab jika tagihan listrik kepada pelanggan terlalu tinggi, namun tidak sesuai pemakaian pelanggan di lapangan. Kelebihan bayar pelanggan tersebut akan dipotongkan pada tagihan di bulan berikutnya. “Jangan khawatir, itu akan kita perhitungkan, ini kan kita itu kumulatif. Enggak bisa kita hindarkan 1 kWh pun,” katanya.

Persoalan ini pun sebenarnya sudah ditindaklanjuti para wakil rakyat. DPRD Kukar misalnya akan menyurati PLN untuk meminta penjelasan terkait masalah itu. Pun juga DPRD Kaltim akan melakukan hal serupa.

Jelas kalau banyak yang mengeluh. Karena sejak awal pandemi pemerintah sudah mengiming-imingi masyarakat dengan menggratiskan tagihan listrik untuk kelompok pengguna tertentu. Kelompok lainnya juga diberi diskon hingga 50 persen.

Seperti dilansir dari Kompas.com mereka yang digratiskan adalah pelanggan 450VA dan yang diberi diskon yang berdaya 900VA. Namun, pembebasan tarif dan diskon tersebut hanya untuk pelanggan pascabayar dengan golongan tarif R1 atau R1T bagi pemakai token. Kode golongan tersebut dapat dilihat pada struk pembayaran listrik yang dimiliki pelanggan. Namun di lapangan, ada masyarakat pengguna daya listrik 450VA dan 900VA golongan R1 dan R1T yang tidak mendapatkan program subsidi tersebut. Bahkan ada pelanggan yang mengaku golongan tarifnya telah diubah dari R1 menjadi R1M. (*)

Artikel Terkait

Back to top button