BacaanSamarinda

Instansi di Pemkot Samarinda Mengabaikan Ejaan yang Benar, Bagaimana Nasib Bahasa Indonesia Nanti?

Lagi-lagi untuk kesekian kalinya, instansi pemerintah di Kota Samarinda mendapat cibiran dari warganet. Terbaru, surat yang dirilis oleh akun resmi @SamarindaSiaga di berbagai platform media sosial, turut jadi bahan perdebatan.

Sebab dalam surat edaran berkop Dinas Kesehatan Kota Samarinda itu, penulisan beberapa poin terkait penanganan Covid-19 di Samarinda, tampak amburadul. Tak memakai Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) secara sempurna. Padahal EBI wajib digunakan sebagai dasar pedoman pembuatan surat resmi, terutama pemerintahan.

“Ini yang nulis beneran dari Dinas Kesehatan Samarinda ya? nulis pengumuman resmi kok EYD nya kacau balau gini sih? Coba dibuka-buka lagi KBBI nya sama belajar nulis surat resmi yang baik. Kalian instansi pemerintah loh,” kata seorang Samarindans, melalui akun twitter @ibunyanina.

Hal senada juga datang dari @ernstkidal. Dalam kicauannya tersebut, ia sebagai orang Samarinda ikut merasa malu. “Ini yang nulis siapa, ya? Apa ga dibaca ulang sebelum di-release? Ngebacanya jadi supan sorang, min,” tulisnya karena gemas menemukan kalimat seperti; bepergian, samarinda, seminggu kemaren dalam surat tersebut.

Dikutip dari karya ilmiah Syafiq Hakim Noor berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Surat Resmi Melalui Pendekatan Keterampilan Proses”, disebutkan bahwa isi surat adalah komponen utama dari sebuah surat, di mana pokok-pokok atau inti yang sedang dibahas tertuang di dalam isi surat. Di dalam sebuah surat terdapat bagian-bagian seperti karangan yang lainnya, yaitu bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup.

Dan menurut pantauan kami, isi surat tersebut memang jauh dari kaidah semestinya. Penulisan Covid-19 yang harusnya lengkap pun hanya tertulis, Covid. Sebagai pihak yang bersinggungan secara langsung dalam penanganan wabah tersebut, seharusnya sikap profesional wajib diutamakan. Termasuk hal kecil seperti pembuatan surat yang memakai EBI. Sehingga bisa memberi kesan gagah, yang membuat masyarakat lebih tenang dan percaya.

Terlebih lagi ini resmi, sudah semestinya ditulis dengan aturan-aturan yang formal dan sopan. Penggunaan katanya juga harus baku, pun demikian dengan isinya, disampaikan dengan padat dan jelas.

Hingga tulisan ini dibuat, akun twitter @SamarindaSiaga yang menyebar luaskan surat tersebut disukai lebih dari 82 kali dan 94 retweet serta 16 reply.

Koordinator Command Center 112 Suparmin pun turut angkat bicara perihal amburadulnya EyD dalam surat tersebut. Namun, dijelaskannya pesan yang tertuang dalam dokumen itu jauh lebih penting.

“Saya pastikan dokumen ini benar di-release teman-teman Dinas Kesehatan kota Samarinda sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kota Samarinda. Soal kaidah penulisan naskah dinas memang seharusnya menggunakan EyD. Tapi mohon bisa dilihat pesan yang disampaikan juga,” urai Suparmin, melalui twitter pribadinya.

Kekacauan Ini, menambah daftar panjang, kurang mumpuninya instansi di Samarinda menjelentehkan aturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, Dinkes Kota Samarinda juga keliru dalam pengkodean untuk pasien Covid-19. Mereka justru memakai SMD disertai angka berurutan. Ironinya, pengkodean ini telah diverifikasi Kemenkes RI. Hmmm….

Padahal terbitan Badan Standarisasi Nasional, yang sesuai SNI, singkatan untuk kota Samarinda adalah SMR, bukan SMD. SMD sendiri merupakan singkatan untuk kota Sumedang.

Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai tonggak ejaan. Diantaranya; Ejaan Van Ophuijsen atau dikenal dengan Ejaan Lama. Van Ophuijsen ialah seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda. Ejaan ini mulai digunakan digunakan untuk bahasa Indonesia pada tahun 1901.

Berikutnya ada Ejaan Republik (edjaan Republik atau edjaan Soewandi). Ejaan ini berlaku mulai 17 Maret 1947. Soewandi merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI kala itu.

Dan sejak 1972 hingga 2015, Ejaan Republik tak lagi dipakai. Pada tahun tersebut, Bahasa Indonesia memakai Ejaan yang Disempurnakan atau lebih dikenal dengan EyD. Dalam perjalanannya, EyD juga beberapa kali mendapat revisi yakni pada tahun 1987 dan 2009 sampai akhirnya, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EyD perannya digantikan oleh Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).

EyD dan EBI memang begitu penting dalam komunikasi keseharian orang Indonesia. Banyak juga kalangan yang terus mengkampanyekan ejaan tersebut agar lebih digalakkan lagi. Bahkan, kampanye dilakukan hingga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) seperti dilakukan puluhan mahasiswa asing Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada akhir 2019 silam.

Saking pentingnya hal tersebut, pada tahun 2018 lalu, Komunitas Pecandu Aksara di Makassar, turut menggelar Pelatihan Literasi dengan mengangkat tema ‘Bagaimana Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yang Benar’.

Aksara adalah suatu bahasa yang dituangkan salam sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif dalam suatu bahasa.

“Saya harap dengan kegiatan ini lebih banyak orang yang mengenal bahasa Indonesia, dan semoga menimbulkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia,” urai Nur Rahmat Hidayat, selaku narasumber pelatihan saat itu.

Tulisan ini diulas bukan berarti Mahakama.co sudah sempurna menerapkan Pedomaan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini hanya sebagai bentuk ikhtiar bersama agar kita sama-sama menghargai jerih payah pendiri bangsa ini dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau sekelas instansi pemerintah saja mengabaikan hal-hal itu, jangan salahkan kalau generasi kami jauh lebih serampangan menggunakannya. (*)

Artikel Terkait

Back to top button