BacaanSocio Cultural

#jokowikingofprank: Nada Sumbang Masyarakat vs Nyanyian Sumbang Suara Pejabat

Pandemi Covid-19 di Indonesia memasuki hari yang kesekian —entah sudah berapa hari. Pandemi yang tak kunjung berakhir. Banyak warga bertanya-tanya akan keseriusan pemerintah dalam menangani wabah ini. Karena faktanya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekarang mulai longgar dan terkesan enggak ditaati lagi.

Iri ke pemerintah karena terkesan lebih memberikan kelonggaran untuk pusat perbelanjaan buka namun tidak demikian untuk tempat ibadah. Buktinya pusat perbelanjaan dan mal semakin ramai menjelang Lebaran. Di sisi lain, pemerintah begitu tegas meminta tidak ada berkumpul di masjid kendati untuk beribadah. Termasuk melarang salat Id di masjid maupun di lapangan terbuka.

Enggak heran kalau penduduk +62 begitu ragu dengan kemampuan dan keseriuasan pemerintah dalam mengatasi wabah ini. Dari trending topic linimasa twitter yang kami pantau per hari 21 Mei 2020, tertulis #jokowikingofprank sebagai topik yang paling populer di Indonesia. Hal ini seolah mengesankan bahwa tingkat kepercayaan publik dari hari ke hari semakin memudar atas kinerja Presiden dan para menteri pilihannya.

Satu hal paling menarik belakangan ini adalah kenaikan tarif PLN dan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan BPJS Kesehatan memang seperti prank. Karena sebelumnya Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan kenaikkan tarif tersebut secara bertahap per 1 Januari lalu. Tapi kenyataannya, tarif tersebut akhirnya dinaikkan kembali lewat Perpres. Wajar saja banyak pihak meradang. Apalagi di masa krusial seperti ini banyak sekali tekanan yang harus dihadapi masyarakat, terutama untuk warga kelas menengah ke bawah yang harus ikhlas kehilangan pekerjaan akibat dampak pandemi tersebut.

Tidak cukup hanya di situ, sang pemimpin terpilih dua periode ini juga dikritik atas inisiasinya membuat konser di tengah situasi yang belum kondusif seperti sekarang, walaupun niat yang dimaksudkan baik. Yakni dengan cara menggelar konser sekaligus menggalang dana. Konser virtual tersebut pada akhirnya berhasil mengumpulkan dana bantuan sebesar Rp 4 miliar yang akan disalurkan kepada berbagai pihak yang membutuhkan.

Namun tetap saja beberapa pihak berasumsi bahwa menggelar konser di bulan Ramadan ini kurang etis. Apalagi dengan mengumpulkan para artis dan seniman yang menghibur, seiring beredarnya larangan melakukan ibadah bersama di mesjid atau tempat peribadatan lainnya.

Dan tidak hanya Presiden, para menterinya di kabinet Indonesia Maju pun tak luput dari kritikan netizen. Per 21 Mei 2020 banyak sekali komentar yang menanggapi video musik para menteri yang menyerukan para masyarakat untuk tidak mudik dahulu, video layanan masyarakat berdurasi 55 detik ini digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan menggandeng para menteri dari bidang lain untuk bernyanyi bersama. Jujur saja tidak ada hal menarik dari video musik tersebut selain berisi nada sumbang suara para menteri yang diharapkan masyarakat bisa lebih persuasif untuk menekan pandemi ini segera berakhir.

Masyarakat tentu saja menanggapi hal tersebut dengan perasaan campur aduk, karena seperti percuma mendengar imbauan untuk tidak mudik dari para menteri, namun mereka juga yang mencabut larangan untuk tidak bepergian di situasi seperti ini, mereka nampak tidak sadar bahwa semakin hari tingkat kepadatan penumpang di beberapa bandara di Indonesia semakin ramai apalagi menjelang hari lebaran seperti saat ini. Pesan untuk pemerintah supaya bisa sedikit memahami kondisi yang terjadi, lagu dan konser bukan solusi untuk menekan jumlah persebaran Covid-19 ini, namun ketegasan kalianlah yang sangat diharapkan agar ini semua cepat berlalu, agar dapat menjadi contoh untuk masyarakat, dan agar semua kembali normal sebagaimana mestinya. (*)

Artikel Terkait

Back to top button