BacaanSamarinda

KIPP Lembaga “Swasta” yang Pantau Pilkada Samarinda: Padahal di Zaman dari pada Soeharto Sempat Dilarang

Pesta demokrasi sebentar lagi akan terlaksana di banyak daerah di Indonesia. Tak terkecuali di Samarinda, serta banyak daerah lainnya di Kalimantan Timur, yang juga akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Karena itu keberadaan tim pemantau yang bukan dari plat merah atau berdiri secara independen sangat diperlukan demi terlaksananya Pilkada yang jujur dan adil.

Atas dasar itu, sebagai sebuah organisasi pemantau pemilu yang telah berdiri sejak 15 Maret 1996, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) pun juga telah hadir di Kalimantan Timur.

Penyerahan formulir pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri pun telah diserahkan, Jumat 10 Juli 2020. “Iya benar, kami dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kalimantan Timur telah menyerahkan formulir pendaftaran sebagai pemantau pemilihan dalam negeri pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda tahun 2020,” kata Mukti Ali selaku Ketua KIPP Kaltim kepada Mahakama.co.

Dalam penyerahan itu, Mukti Ali turut didampingi Deny Adam Erlangga yang juga Kordinator Pemantau dan Advokasi KIPP Kaltim. Berkas formulir yang menyangkut persyaratan itu diterima Najib Muhammad selaku Komisioner KPU Samarinda Bidang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Politik Partisipasi Masyarakat dan SDM.

KIPP merupakan organisasi pemantau pemilu yang sangat berpengalaman. Bahkan mereka langsung aktif setahun setelah berdiri, tepatnya pada pemilu legislatif 1997 silam —saat itu masih orde baru.

Yang menarik, kala itu KIPP bahkan harus melakukan operasi senyap memantau jalannya pesta demokrasi. Sebab pemerintah tak memperbolehkan KIPP turut terlibat. Di zaman orde baru itu, katanya keberadaan KIPP justru dianggap mengancam kekuasaan. Di bawah kepemimpinan jenderal besar dari pada Soeharto, pemerintah RI menyatakan bahwa KIPP adalah organisasi ilegal.

Namun itu dulu. Sekarang zaman telah berubah. Selain di Kaltim, KIPP kini telah terdapat di seluruh provinsi dan nyaris ada di semua kabupaten/kota di Indonesia.

Adapun 9 syarat dokumen persyaratan pendaftaran yang telah diserahkan ke KPU Samarinda, meliputi: formulir II 1 (formulir pendaftaran pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau yang dibubuhi stempel lembaga); profil organisasi lembaga pemantau, nama dan jumlah anggota pemantau; formulir II 2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah), formulir II 3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus); pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau; formulir II 4 (surat pernyataan mengenai sumber dana); formulir II 5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga) dan formulir II 6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantau).

“Khusus KIPP Kaltim, kami turut mendaftarkan 30 orang untuk melakukan pemantauan semua proses tahapan Pilkada di Kota Samarinda. Pemantauan meliputi semua tahapan yang ada dengan menempatkan pemantau ditiap kecamatan kota Samarinda,” timpal Mukti Ali.

Pada pemilu 2019 lalu, KIPP masuk dalam 51 lembaga pemantau yang bersertifikat. KIPP merupakan satu diantara 49 lembaga lokal. Dan dua lembaga lagi adalah lembaga asing saat itu. Demi menjaga kredibilitas sebagai organisasi pemantau pertama dan terbesar pemilu, KIPP Kaltim juga akan membuka posko pengaduan.

“Sehingga masyarakat yang ingin melaporkan terkait pengaduan atau tindak pelanggaran pada proses pilkada khususnya di kota Samarinda bisa langsung ditangani. Kami juga akan berkordinasi dengan seluruh Pengurus KIPP Kabupaten Kota di Kalimantan Timur hingga terselenggaranya pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil,” pungkas Mukti. (*)

Back to top button