BacaanEkobis

Lima Peraturan Baru OJK Biar Dunia Usaha Enggak Semakin Lemah

Penderita Covid-19 hanya sebagian kecil dari penduduk dunia, tapi dampak ekonomi yang diakibatkan virus asal Wuhan, China ini menyentuh hampir semua penghuni penghuni planet di bumi ini.

Berbagai industri keuangan dan pasar modal melemah drastis. Salah-salah bahkan bisa ambyar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutar otak agar efeknya tak semakin luas dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan. 

Lima aturan baru yang dikeluarkan OJK, merupakan lanjutan dari Perppu No: 01/2020 tentang Kebijakkan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangganan Covid-19 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo belum lama ini. lima kebijakan itu dikeluarkan supaya roda perekonomian nasional tetap bisa bergerak.

Di mana di dalamnya membahas perihal pemberian restrukturisasi debitur, seperti batas waktu penyampaian laporan berkala. Juga membahas tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS) perusahaan terbuka, yang nantinya dilakukan secara virual meeting dan sejenisnya.

Selain itu turut dibahas perihal adalah transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan pemegang saham publik. Terakhir, menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya di sektor perbankan di tengah ancaman pelemahan ekonomi akibat pandemi.

Lima aturan yang baru itu:

1. POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Aturan ini meliputi ketentuan pemberian restrukturisasi bagi debitur IKNB yang terkena dampak pandemi. Poin yang diatur dalam POJK ini antara lain, batas waktu penyampaian laporan berkala, penilaian kemampuan dan kepatutan, penetapan kualitas aset berupa pembiayaan, dan sebagainya.

2. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Aturan tersebut memberikan kelonggaran kepada pemegang saham memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak ketiga untuk mewakili kehadirannya dan memberikan suara dalam RUPS. Tujuannya, meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS sehingga mencapai syarat pembentukan kuorum kehadiran. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini antara lain ketentuan pemberitahuan mata acara, pengumuman, dan pemanggilan RUPS, pihak yang dapat menerima kuasa secara elektronik, dan lainnya.

3. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

POJK ini mengatur proses pengambilan keputusan bisnis korporasi yang cepat dan tepat dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Perusahaan Terbuka dimungkinkan untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik, sehingga pelaksanaan RUPS dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

4. POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Aturan ini berisi tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Aturan ini, menyempurnakan definisi dan prosedur transaksi material, memperjelas substansi pengaturan, dan meningkatkan efektivitas pengaturan. POJK ini bertujuan meningkatkan perlindungan pemegang saham publik dalam transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Seluruh ketentuan dalam POJK ini berlaku enam bulan setelah diundangkan, kecuali pengaturan yang memberikan pengecualian bagi lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK tersebut antara lain, perluasan cakupan definisi transaksi material, perluasan batasan nilai transaksi material, dan penyempurnaan lingkup transaksi material.

5. POJK Nomor 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank.

Aturan tersebut mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya di sektor perbankan di tengah ancaman pelemahan ekonomi akibat pandemi. Ruang lingkup aturan ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan kantor cabang dari bank di luar negeri. OJK dalam hal ini memiliki wewenang memberikan perintah tertulis kepada bank untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan integrasi. Selain itu, OJK berhak memberikan perintah tertulis kepada bank untuk menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan integrasi. Tentunya, OJK keluarkan lima aturan baru berhak memberikan perintah tertulis diberikan kepada bank yang memenuhi kriteria penilaian OJK.

Artikel Terkait

Back to top button