BacaanSamarinda

Lima Program Prioritas 100 Hari Kerja Andi Harun-Rusmadi

Paling Realistis Penataan PKL dan Parkir Liar

Mahakama.co

Banjir di Kota Samarinda sudah lama menjadi komoditas politik. Setiap suksesi kepemimpinan, baik di skala provinsi apalagi kota, masalah banjir selalu jadi bahan perdebatan antar calon. Pun ketika si calon sudah terpilih.

Nah, pembahasan ini juga yang sekarang masuk dalam skala prioritas dalam program 100 hari kerja pasangan wali kota dan wakil wali kota Samarinda Andi Harun-Rusmadi.

Memasukkan masalah banjir ke dalam salah satu program prioritas 100 hari kerja pasca dilantik memang seolah klise. Karena faktanya, tidak mungkin hanya dalam kurun waktu 3 bulan lebih 10 hari masalah itu bisa tuntas. Tapi namanya sudah janji, ya tetap saja itu dijadikan topik. Tapi jangan berharap lebih kalau program itu benar-benar tuntas sebelum Juni 2021.

Nah, dalam program 100 hari kerja Andi Harun-Rusmadi sebenarnya memiliki 5 program prioitas. Selain banjir, kedua adalah penangan dampak pandemi Covid-19. Ketiga penanggulangan sampah pada TPS di jalan raya. Keempat, penataan parkir sekaligus PKL. Dan kelima realisasi program Rp 100 juta-Rp 300 juta per RT/tahun.

Dari kelima program prioritas itu, penataan parkir liar dan PKL mungkin menjadi program paling realistis untuk segera diselesaikan. Masalahnya, selama ini persoalan parkir liar dan PKL salah satu yang paling menggerogoti masyarakat Samarinda. Maklum, banyak juru parkir liar hanya kedok untuk menarik uang masyarakat. Sedangkan PKL liar sudah lama mengganggu esetetika kota.

Dua masalah ini hanya urusan kecil. Syaratnya, Andi Harun dan wakilnya Rusmadi memang benar-benar tegas. Tidak ada toleransi. Dengan dukungan aparat Satpol PP, membenahi dua masalah itu pasti bisa teratasi kurang dari 100 hari.

Lantas bagaimana dengan dua program lainnya: penanganan dampak Covid-19 dan realisasi bantuan Rp 100 juta-Rp 300 juta per RT/tahun? Dua masalah ini tak cukup hanya dengan ketegasan dan instruksi sendirian seorang Andi Harun. Tapi perlu dukungan faktor eksternal dan dukungan politik.

Penanganan dampak Covid-19, misalnya. Masalah itu bisa selesai kalau pandemi benar-benar hilang. Masalahnya, pandemi ini sudah menjalar ke seluruh dunia. Sedangkan program bantuan Rp 100 juta-Rp 300 juta per RT/tahun tentu harus ada dukungan dari DPRD sebagai lembaga yang ikut mengetok anggaran di APBD.

Meski begitu secara keseluruhan, Andi Harun tetap akan fokus memenuhi target menyelesaikan sejumlah masalah dalam 100 hari kerja.
“Prinsipnya bisa kita lakukan cepat dan berbiaya murah. Kemudian, kita harapkan langsung dapat dirasakan dan bermanfaat buat masyarakat,” kata Andi Harun. (*)

Artikel Terkait

Back to top button