Bacaan

Minta Moratorium Pemekaran Daerah Dilakukan Parsial, Enam Kabupaten Baru di Kaltim Siap Dibentuk

Kaltim termasuk provinsi dengan luas wilayah terbesar di Indonesia. Namun jumlah kabupaten/kota di Kaltim terbilang sedikit. Wajar jika sejumlah kelompok masyarakat menyeuarkan pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Wacana DOB memang terus bergulir . Saat ini Forum Koordinasi Daerah (Forkorda) terus mengupayakan untuk mendapatkan persetujuan pejabat dari daerah induk.

Majedi Darham, Ketua Harian Forkoda Kaltim menjelaskan beberapa rencana pemekaran di Kaltim yang sudah diajukan. Di antaranya, Berau Pesisir Selatan (Berau, Kutai Pesisir dan Kutai Tengah (Kukar), Kutai Utara, Kutim), Kota Samarendah (Samarida)) dan Paser Selatan (Paser).

Sejauh ini perjuangan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) sudah sampai ke pusat. Karena itu, Majedi meminta dukungan dari pemerintah provinsi berupa Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim. Dari surat itu legislator di daerah dan di pusat untuk mengawal dan memperjuangkan pemekaran daerah tersebut.

“Jadi ada enam DOB sudah diajukan di pusat. Tapi dua masih proses menyiapkan persyaratan,” kata Majedi melalui telepon selular, 21 April 2021 lalu.

Majedi menambahkan pada 2017 telah mendirikan wadah Forkorda Percepatan Pembentukan DOB di Kaltim. pembentukan ini merujuk surat mandat yang dikeluarkan Forum Koordinator Nasional (Forkornas). “Ini merupakan mandat untuk membuat wadah perjuangan bersama,” kata Majedi.

Pihaknya menyadari jika saat ini masih diberlakukan moratorium terhadap pemekaran wilayah. Kendati begitu, pihaknya sudah beraudiensi dengan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

“Memang masih moratorium. Memang kebijakan sepihak dari pemerintah pusat untuk menghentikan sementara proses pemekaran. Tapi perjuangan tetap lanjut,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Forkornas menawarkan moratorium secara parsial. Sehingga daerah yang dinyatakan layak dan dilengkapi dengan kajian, syarat teknis, syarat administrasi serta dapat dukungan dana pernyataan pemerintah daerah induknya, bisa dapat disetujui. ”Nah, itu kami dorong untuk segera dimekarkan,” pungkasnya. (rasyid)

Artikel Terkait

Back to top button