Bacaan

Penduduk Miskin Bertambah, Pemprov Kaltim Siapkan Program Bedah Rumah untuk 200 Ribu Unit

Dikenal dengan sebutan daerah kaya, ternyata penduduk miskin di Kaltim justru bertambah. Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi menyebut beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Kaltim. Selain karena serangan pandemi Covid-19, juga karena Kaltim diserbu banyak pendatang dari daerah lain.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini, kata Wagub, pihaknya akan melakukan program bedah rumah secara masif. Tidak tanggung-tanggung, Pemprov Kaltim akan merehab hingga 200 ribu unit rumah yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Anggaran untuk mewujudkan program itu, kata Hadi akan diambil dari sumbangsih perusahaan swasta di Kaltim dalam bentuk dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Hal tersebut terekam saat Pemprov Kaltim melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Odah Etam, Jalan Gadjah Mada, Kamis (22/4/2021).

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019-2023 dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim 2022.
Musrenbang dilakukan untuk menyepakati permasalahn pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. termasuk menyepakati program atau kegiatan hingga target dari rancangan kerja perangkat daerah.

Ketua DPRD Kaltim Makmur menyoroti pembangunan infrastruktur di setiap kabupaten/kota yang dianggap belum merata. Dia mengungkapkan di APBD-P 2020 lalu, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sudah melakukan sejumlah perbaikan. Karena itu dia berharap infrastruktur Kaltim ke depan lebih di perhatikan lagi.

Adapun visi-misi Gubernur Kaltim di RPJMD ini adalah:

  1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia,
  2. Pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi
  3. Penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan, kemudia
  4. Pemerataan dan peningkatan konektivitas pusat – pusat produksi,
  5. Peningkatan ketahanan sumber daya air, energi dan daya dukung lingkungan hidup.
  6. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah,
  7. Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat karena pandemi Covid – 19. (rasyid)

Artikel Terkait

Back to top button