Samarinda

Pembangunan Dermaga Wisata, Dishub Samarinda Akui Ada Biaya Administrasi Proyek hingga Rp 500 Juta

Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda 2020 yang dibentuk DPRD Samarinda, terus bekerja mengejar waktu. Saat ini masih dalam tahapan pemanggilan organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini dilakukan sebelum hasil LKPj itu diparipurnakan pada 30 April 2021 mendatang.

Ketua Pansus LKPj, Eko Elyasmoko mengungkapkan ada beberapa OPD yang disorot. Salah satunya pembangunan Dermaga Ilir di Jalan Gadjah Mada, tepat di depan Pasar Pagi.

Pansus menilai terjadi ketidaksesuaian antara kualitas bangunan dengan jumlah anggaran yang sudah dikeluarkan. Kata Eko, anggaran awal pembangunan dermaga Rp 20 miliar. Namun karena pandemi, maka dilakukan recofusing anggaran. Sehingga nilai proyeknya menyusut menjadi Rp 12,5 miliar. Tapi anehnya, anggaran yang dikeluarkan hanya Rp 11,9 miliar. Karena itu, Pansus LPKj Wali Kota mempertanyakan selisih Rp 600 juta antara nilai proyek dengan dana yang sudah keluar.

“Dari penjelasan Dishub Samarinda, anggaran sekitar Rp 500 juta digunakan untuk biaya administrasi proyek,” ujar Eko yang juga Anggota Fraksi Demokrat DPRD Samarinda itu.

Eko menambahkan, Dishub ingin membuat dermaga yang bernuansa khas daerah. Namun jauh api dari panggang. Yang terjadi justru tidak sama sekali. Para anggota dewan menilai, tampilan fisik bangunan dermaga itu belum mendukung dan memuaskan. “Belum memuaskan. Anggaran besar. Jadinya cuma segitu,” ujarnya.

Eko menambahkan, Dishub Samarinda sebenarnya meminta tambahan anggaran Rp 7,5 miliar di APBD perubahan (APBD-P) 2021. Anggaran itu untuk melengkapi komponen pendukung operasional. Seperti pengadaan ponton dan kawasan lahan parkir.

Namun pun tidak ingin buru-buru menyetujui. Dewan berharap sebelum melengkapi komponen tersebut, terlebih dahulu Dishub menyelesaikan proyek dermaga yang masih tersisa.

Saat ini, Pansus masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim terhadap proyek tersebut. Audit dilakukan sejak Selasa, 20 April 2021. “Kami menunggu hasil audit BPK,” pungkas Eko.
Plt Kepala Dishub Samarinda Herwan Rifai yang dihubungi terpisah pada Sabtu, 24 April 2021 membenarkan adanya biaya administrasi proyek hingga Rp 500 juta. Namun apa saja item-item pembiyaaan administrasi proyek yang dimaksud, pihaknya belum bisa merincikan. “Saya masih di perjalanan menuju Balikpapan. Nanti saya akan jelaskan secara rinci,” terang Herwan yang dihubungi via telepon selular. (rasyid)

Artikel Terkait

Back to top button