Samarinda

Susun Pedoman Penanganan Bencana di Samarinda

Banjir dan Longsor Masih Mendominasi

Mahakama.co

Kota Samarinda termasuk daerah dengan kerawanan bencana yang relatif tinggi. Setidaknya terdapat 9 jenis potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Yakni, banjir, longsor, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, cuaca ekstrem, difteri, epidemik dan wabah penyakit. Ada juga konflik sosial dan kegagalan teknologi.

Hal ini disampaikan Plt Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Wahiduddin pada Focus Group Discussion (FGD) dan Diskusi Publik Rencana Penanggulangan Bencana Kota Samarinda Tahun 2021-2025 di aula rumah jabatan wali kota, Kamis (15/4/2021).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Andi Harun. Ikut dalam kegiatan itu seluruh pimpinan dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani.

Dalam penjabarannya, Wahiduddin menyebut kegiatan ini sangat penting untuk menampung sejumlah ide dan gagasan agar mendapatkan masukan dalam hal penanganan kebencanaan. Hasil disuksi itu juga nantinya dirumuskan dalam bentuk dokumen penanggulangan kebencanaan yang dapat dijadikan rujukan di lapangan. “Nantinya akan menjadi pijakan dalam menentukan kebijakan pemkot dalam pembangunan jangka menengah,” kata Wahiduddin.

Seperti diketahui, Wali Kota Andi Harun memang sedang mengejar target untuk menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen itu wajib disetor kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota. Dalam dokumen RPJMD itu tertuang sejumlah agenda kegiatan. Salah satunya sistem penanganan dan penanggulangan kebencanaan.

Dari 9 jenis bencana yang berpotensi terjadi di Samarinda, kata Wahiduddin, banjir dan tanah longsor menjadi prioritas utama untuk ditanggulangi. Dua jenis musibah yang disebabkan faktor cuaca ini memang kerap terjadi di Samarinda. “Selain konflik sosial dan kegagalan teknologi, yang juga perlu diwaspadai,” ujarnya.

Wahiduddin berharap dokumen penanggulangan bencana ini dapat diintegrasikan secara komperhensif dengan rencana pembangunan yang berwawasan lingkungan. “Agar pembangunan bisa berjalan optimal,” katanya.

Karena itu, katanya, kajian ini sangat penting diselesaikan dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Selama ini, BPBD Samarinda, lanjut Wahiduddin, sebenarnya telah memiliki pijakan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan, khususnya banjir dan tanah longsor. Dalam dokumen itu termaktub kajian risiko bencana sebagai induk seluruh dokumen kebencanaan. Untuk sementara BPBD Samarinda baru memiliki rencana kontinjensi banjir. Sedangkan kontinjensi longsor dan musibah lainnya menyusul diselesaikan. “Mudah-mudahan tahun depan sudah terakomodir dengan baik,” tambahnya.

Saat ini, BPBD Samarinda masih memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang andal dalam penanganan kebencanaan. Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. “Personel kami terbatas. Sehingga masih memerlukan bantuan relawan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Back to top button