Samarinda

Wali Kota Samarinda Temui Kajati, Minta Amankan Aset hingga Puji Teh Manis

Mahakama.co

Sebagai “pengacara” negara, institusi Kejaksaan Tinggi (Kejati) memiliki peran vital di daerah dalam hal penegakkan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan aset negara. Atas alasan itulah Kejati Kaltim menjadi daftar lembaga prioritas yang disambangi Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam rangkaian kunjungan kerja (Kunker) di 100 hari pertama kerja.

Ya, Selasa (30/3/2021), orang nomor satu di Samarinda itu ditemani sejumlah pejabat penting di jajaran pemerintah kota, seperti Sekkot Sugeng Chairuddin, Kepala Dinas PUPR Hero Mardanus bertandang ke ruangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Deden Riki Ditanya di lantai 2 gedung Kejati Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang.

Obrolan dua petinggi lembaga penting itu tampak santai. Kedatangan Andi Harun dan rombongan disambut teh manis dan sejumlah kudapan. Tak seperti biasanya yang selalu tampil formil dalam setiap Bahasa, Andi Harun dalam pertemuan itu justru melepaskan candaan. “Teh dari Pak Kajati enak sekali. Namun sayang gelasnya cukup kecil,” gurau Andi Harun seperti dilansir Presisisi.co.

Dua hal yang menjadi isu utama dalam pertemuan tersebut. Yakni permintaan bantuan Andi Harun terhadap penyuluhan atau pendampingan hukum kepada aparat pemerintah kota. Hal ini penting, agar setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan Pemkot Samarinda tidak berpotensi melanggar perbuatan hukum.

Maklum, hal ini menjadi isu sensitif yang terjadi beberapa tahun terakhir. Bahkan, sejumlah perencanaan pembangunan tidak dijalankan sebagaimana harusnya karena kekhawatiran pejabat yang mengeksekusi akan tersandung masalah hukum. Kekhawatiran ini jelas merupakan sikap kontra produktif yang harus disikapi dengan bijak.

Dalam berbagai catatan, setiap tahun memang selalu ada pejabat pemerintah kota Samarinda setingkat eselon yang tersangkut masalah hukum. Sebagian besar karena persoalan proyek yang berujung bui. “Penyuluhan ini semoga berdampak terhadap kelancaran pembangunan,” kata Andi Harun ditemui usai pertemuan tersebut.

“Kami tidak bisa menyelesaikan sendirian. Makanya butuh bantuan kejaksaan. Semuanya dalam rangka efektivitas pembangunan khususnya di bidang tata usaha negara,” sambungnya.

Persoalan lainnya yang juga dibahas adalah pengamanan aset-aset milik Pemkot Samarinda dan mengatasi para pengemplang pajak. Seperti dilansir di Kaltim Post edisi Selasa (30/3/2021) lalu di rubrik Samarinda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bapenda) Samarinda, Hermanus Barus telah menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk menagih 10 pengusaha para pengemplang pajak. Dari berita di Samarinda Pos edisi Kamis (25/3/2021) pengusaha yang diamaksud bergerak di sektor perhotelan dan restoran. Mereka mengemplang pajak sejak tiga tahun terakhir. Artinya, pandemi global bukan menjadi alasan pajak tersebut tertunda dibayar karena ambruknya bisnis hotel dan restoran dalam setahun terakhir.
Dalam penyampaiannya, Kepala Kejati Kaltim Deden Riki Hayatul Firman siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Samarinda. Ia mendukung sepenuhnya permintaan wali kota Samarinda. “Saya siap mendukung. Ada tunggakan pajak kami siap membantu,” tegasnya. (*)

Back to top button