BacaanSamarindaSocio Cultural

Sikap Mendua Pemerintah, Bikin Bubuhan Pengototan dan Bubuhan Disiplin Saling Nyinyir

Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, menarik minat banyak daerah untuk turut mencontoh. Namun bagi Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan, tak perlu semua daerah menerapkan hal tersebut. Dari 10 daerah yang disetujui, masih banyak daerah yang ditolak permohonan untuk melakukan PSBB. Daerah yang ditolak di antaranya: Sorong (Papua), Sore Ndao (NTT) dan Palangkaraya (Kalteng).

Lalu bagaimana dengan Kalimantan Timur, apakah turut ditolak? Kesimpangsiuran berita soal ini membuat masyarakat semakin cemas. Kaltim diketahui menjadi daerah yang turut disibukkan dengan serangan pandemi Covid-19 ini. Gubernur Kaltim Isran Noor juga sampai harus ditegur bolak-balik oleh pejabat negara, karena sempat menerapkan local lockdwon.

Polemik pejabat teras perihal penanganan Covid-19 itu, lama kelaman bakal disikapi apatis dengan warga. Geliat warga Samarinda yang sempat meredup ketika pandemik Covid-19 merambah Indonesia, lambat laut kembali berdenyut. 

Imbauan untuk berdiam diri di rumah sebenarnya sangat ditaati warga Kota Tepian demi memutus rantai penyebaran Covid-19.Tapi kini imbauan itu seperti tak lagi sepenuhnya hati ditaati. Bahkan berbagai tempat hiburan, pusat perbelanjaan yang sebelumnya sepakat tutup untuk mendukung gerakan Physical Distancing, perlahan mulai kembali dibuka. seperti dua mall, yakni Bigmall dan Samarinda Central Plaza.

RAWAN KONFLIK SOSIAL
Alhasil, banyak jalan yang awalnya sepi kini ramai dengan lalu lalang kendaraan. Meski demikian, masih banyak warga yang memilih tetap berdiam diri di rumah. Situasi ini pun rawan menimbulkan konflik sosial. Riak-riaknya bisa dijumpai di berbagai platform. 

Pemandangan saling nyinyir antar warga ini disebabkan oleh sikap kekhawatiran yang tinggi. Di lain pihak, warga takut tidak bisa menghidupi keluarganya jika tidak keluar rumah. Pihak satunya khawatir jika masih banyak orang yang keluyuran bisa terpapar dengan mudah Covid-19. 

Berbagai argumen yang diikuti umpatan demi umpatan menjadi opsi melampiaskan kegelisahan. Kelompok orang-orang yang di rumah aja menganggap sikap bebal itu merupakan sebuah pembangkangan, kalau gam au dibilang pengototan.  “Buat apa keluar, padahal diimbau di rumah saja oleh pemerintah. Dasar bajingan,” terang seseorang di sebuah linimasa.

Lalu bagaimana dengan orang yang tetap memaksa keluar rumah menyikapi ini? “Awal-awal saya sekeluarga duduk di rumah, tapi makin ke sini saya lihat pemerintah kurang tegas. Ya, sudah saya kembali normal aja kerja,” sahut Budi Purnama. “Mereka bilang kami bodoh karena kami keluar, mereka belum merasakan bagaimana jadi kepala rumah tangga, yang harus membiayai anak- istri dari penghasilan harian,” timpal Fajri Aditya Guna.

PEMERINTAH HARUS TEGAS
Riak konflik antar warga ini, jika tak ditanggulangi secara serius oleh pemerintah, dikhawatirkan justru menjadi bencana baru di tengah wabah Covid-19. Peran pemerintah untuk memutus rantai penyebaran, terlalu banyak memainkan lelucon. Dalam kata lain, jika ingin warganya patuh terhadap negara, langkah taktis yang harus diambil adalah menerapkan seluruh daerah dengan status PSBB.

Tanpa ada bahasa retorika yang menimbulkan gelak tawa dalam keprihatinan. Tapi usulan itu mungkin masih jauh panggan dari api. “Nggak ada (rencana pengajuan PSBB), semua masih normal,” ujar Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, Senin (13/4/2020) seperti dikutip dari selasar.co. (*)

Artikel Terkait

Back to top button