MahakamaX

Kapitalisme Tambang dan Samarinda yang Salah Urus: Masyarakat Harus Berdamai dan Bisa Hidup Berdampingan dengan Banjir

Berdamai dengan keadaan adalah senjata pemerintah untuk menenangkan hati masyarakat karena gagal mengatasi masalah itu sendiri. Jika warga Indonesia diminta berdamai dengan Covid-19 —atau hidup berdampingan dengan virus—, warga Samarinda secara khusus pun diminta hidup berdampingan secara damai dengan banjir.

Entah sudah berapa banyak tulisan dan keluhan yang membahas tentang banjir di Samarinda. Tetapi tetap saja belum ada solusi konkret dari pemerintah kota Samarinda selaku pemangku kebijakan. Banjir kembali terjadi pada 22 Mei 2020 atau dua hari menjelang Idulfitri. Beberapa Samarindans —sebutan warga Samarinda— yang sudah bersih-bersih rumah menyambut Lebaran, harus kerja ekstra keras karena rumah mereka kembali kebanjiran.

Banjir di Samarinda bukannya tidak berpola. Ini terbukti dengan hanya lokasi-lokasi tertentu saja yang kerap mengalami musibah ini. Beberapa diantaranya sudah tergolong parah, karena merupakan akses vital gerbang masuk Kota Samarinda. Lokasi-lokasi tersebut meliputi Jalan DI Pandjaitan, Gerilya, Simpang 4 Mal Lembuswana, Simpangan Sempaja dan beberapa lokasi lain yang belum kami sebutkan. Sebagian lokasi yang menjadi langganan banjir seperti Jalan Remaja dan Jalan Sentosa sudah tidak terlalu parah, setelah perbaikan gorong-gorong di jalan tersebut.

Dari pengamatan soal lokasi banjir tersebut, semestinya sudah bisa dilakukan penelitian tentang penyebab terjadinya banjir tersebut. Dengan demikian bisa diambil kebijakan terkait penanganan banjir yang sudah terjadi hampir seperempat abad di kota kita tercinta Samarinda ini.

Mahakama.co mencoba melakukan observasi ringan terkait banjir di Samarinda. Mari kita memulai dengan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan awal kita: Apa yang menyebabkan banjir di Samarinda?

Well, of course banjir disebabkan oleh air. Namun di Samarinda banjir yang disebabkan oleh air dapat dibagi lagi menjadi dua kategori. Air hujan dan air Sungai Karang Mumus (SKM) yang pasang atau meluap. Banjir yang kerap terjadi di Samarinda biasanya ketika musim hujan mengguyur beberapa wilayah dalam sekejap.

Tapi tergantung intensitas dari hujannya juga sih. Yang datang tiba-tiba biasanya juga akan pergi tiba-tiba. Begitu pula banjir yang disebabkan hujan, paling hanya beberapa jam saja menggenangi wilayah terdampak tersebut, lalu surut kembali. Lain cerita ketika banjir karena air sungai yang meluap, kadang bisa betah berhari-hari hingga hitungan minggu.

Luapan air SKM bisa terjadi karena di hulu sungai sedang terjadi hujan lebat. Sebagian Samarindans kerap mangaitkan ketika banjir musiman ini (yup, konon banjir musiman ini terjadi 10 tahun sekali) dengan jebolnya bendungan Benanga di Lempake, diikuti dengan desas-desus jebolnya kandang peliharaan buaya sektor private milik warga yang lepas ke sungai.

Setelah mengetahui apa penyebab banjir di Samarinda, maka kita beraih ke pertanyaan kedua: Bagaiamana bisa terjadi banjir di Samarinda? Circa 1990-1997 adalah momen di mana jargon kota Samarinda masih sangat relevan dengan keadaan saat itu yakni Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman so called TEPIAN. Masih membekas di memori kami, suasana lingkungan serta jalan kota yang nyaman untuk sekadar berjalan kaki atau bersepeda. Kendaraan pun masih belum padat.

Namun itu semua berubah 180 derajat mana kala diterapkannya otonomi daerah pada sejak tahun 2000-an dan pemerintah kota Samarinda berhak untuk mengelola izin pertambangan dan galian tanah secara mandiri. Hutan resapan air dibabat dan digali untuk dikeruk batu bara di dalamnya. Belum lagi pembukaan lahan untuk keperluan perumahan. Analisis dampak lingkungan tidak dihiraukan. Samarinda ungah dengan limpahan gelimang batu bara pengganti komoditas kayu yang kejayaannya berakhir jelang pergantian abad pada akhir tahun 99. Perlahan namun pasti bencana banjir mulai bermunculan, jalan kota hancur karena sering tergenang air. Parit-parit dan gorong-gorong seakan kaget dengan limpahan air yang over capacity, karena tidak ada wilayah serapan air lagi untuk menampungnya.

Sementara pendapatan daerah dari sektor tambang tidak terlalu signifikan dampaknya, terlebih maraknya pengusaha batu bara karungan yang ilegal tanpa memiliki izin. Banjir mulai sering terjadi tiap kali hujan. Tiap kali itu pula masyarakat protes, namun seolah tak pernah ditanggapi. Pada akhirnya Samarindans dipaksa berdamai dengan banjir.

Sekarang kita sudah tahu bagaiamana proses banjir di Samarinda. Sekarang pertanyaan paling mendasar dan mengharapakan jawaban paling konkret: Bagaimana solusi penanganan banjir di Samarinda?

Solusi bisa dianggap beragam macamnya tergantung dari perspektif yang melihatnya. Namun bagi Samarindans yang terdampak, solusi ialah ketika rumah mereka tidak lagi kebanjiran. Dalam perjalanannya, mencari solusi dari banjir Samarinda terkesan membingungkan. Kita semua tahu penyebab banjir merupakan implikasi dari pembabatan lahan resapan air yang berubah peruntukannya. Namun izin pertambangan (meski belakangan diralat) dan pembukaan lahan masih saja diberikan pada saat itu, dan peruntukan penggunaan APBD dirasa tidak tepat guna terlebih banyak fasilitas kota seperti jalan raya yang mulai rusak karena banjir maupun karena menjadi perlintasan truk angkut batu bara.

Selain itu juga beberapa lokasi banjir yang masih terjadi hanya karena paritnya buntu dan penuh dengan lumpur seperti yang terjadi di Jalan Gerilya. Di simpangan Jalan Pandjaitan berbeda lagi situasinya, aliran air yang semestinya mengalir ke SKM terhalang oleh dibangunnya rumah tepat di atas sungai, membuat kita bingung dengan tidak adanya tindakan dari pihak terkait. Melakukan observasi di lokasi banjir saat hujan tidaklah lama dan susah untuk dilakukan. Dari situ bisa dilihat apa masalah dari lokasi tersebut tergenang banjir? Hal ini yang sepertinya belum dilakukan Pemkot Samarinda dalam mengurai permasalahan banjir di kota ini.

Dengan kompleksitasnya permasalahan banjir di Samarinda membuat preseden buruk tersendiri bagi warga kotanya. Banyak yang menganggap banjir yang terjadi adalah ulah warga kotanya sendiri yang gemar membuang sampah sembarangan hingga parit-parit menjadi tersumbat. Namun yang terjadi di lapangan malah berbanding terbalik dengan tuduhan tersebut.

Bagaimana mungkin daerah pinggiran kota seperti Lempake dan Samarinda Seberang yang penduduknya tidak terlalu padat bisa membuang sampah hingga membuat banjir wilayahnya? Marilah memberanikan diri untuk mengakui bahwa banjir yang terjadi di Samarinda merupakan kerusakan alam tingkat akut, akibat dari ulah ketamakan manusia yang terbelenggu oleh sistem kapitalis.

Pada akhirnya masyarakat Samarinda memang harus dipaksa berdamai dan bisa hidup berdampingan dengan banjir. Sesekali warga Samarinda meminta maaf kepada air —karena selama ini air sudah sering disalahkan— yang sudah datang ke rumah-rumah pada Lebaran tahun ini. Datang di saat kerabat lainnya tak bisa bertamu karena anjuran social/physical distancing. (*)

Artikel Terkait

Back to top button